.jpeg)
Jakarta, jakartawaspada.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan menyasar 19,47 juta orang penerima manfaat di tahun 2025.
Anggaran yang telah digunakan sampai dengan 12 Maret 2025 telah mencapai Rp 710,5 miliar dari APBN.
Dengan target anggaran sebelumnya sebesar Rp 71 triliun APBN 2025, rinciannya adalah Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Namun, Menkeu menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan naik menjadi Rp 171 triliun.
Direktur Central Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa program MBG ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan anak Indonesia serta menekan angka stunting. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih tinggi, dengan target pemerintah menurunkannya di bawah 14% pada tahun 2024.
"Generasi muda kita ini harus dikasih asupan gizi supaya siap menghadapi tantangan global ke depan. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, kita akan kalah. Main sepak bola saja kita kalah, 11 orang saja tidak terurus, bagaimana mengurus 200 juta penduduk Indonesia? Berarti ada yang salah dalam pola makan dan asupan gizi sebelumnya," ujar Uchok dalam dialog virtual pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Lebih lanjut, Uchok menjelaskan bahwa secara aturan dan regulasi, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat, di mana aturan tersebut telah ditetapkan sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.
"Implementasi ini baru dikuatkan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya, ini menjadi PR pemerintah sebelumnya dan pemerintah saat ini harus bekerja keras berjibaku agar program ini dapat terlaksana hingga 2029 dengan estimasi anggaran Rp 298,4 triliun untuk 82,9 juta orang penerima MBG. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa program MBG seakan menjadi beban pemerintahan Prabowo?" lanjut Uchok.
CBA sebelumnya juga pernah menghitung bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini mencapai sekitar Rp 750 miliar per hari jika dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
"Jika melihat kondisi saat ini, dalam tiga bulan berjalan, anggaran yang baru dialokasikan sekitar Rp 171 triliun dengan tambahan Rp 100 triliun baru-baru ini. Artinya, ada kendala di situ, dan fiskal kita saat ini sempit, sehingga multiplier efek dari program MBG ini tersendat. Selain itu, Rp 7,433 triliun yang digunakan untuk program dukungan manajemen menurut saya tidak berjalan dengan optimal," jelasnya.
CBA juga menyarankan agar pemerintah melibatkan pihak swasta untuk membantu anggaran MBG ini dengan dibuatkan payung hukum, namun sifatnya tidak wajib. Dengan demikian, program ini dapat memberikan multiplier efek yang dapat meningkatkan daya beli, perputaran ekonomi, serta mewujudkan swasembada pangan.
"Pemerintah bisa meminta pihak swasta untuk menggunakan dana CSR dalam membantu pemenuhan program MBG ini, atau bisa juga melalui APBD. Penyaluran dana ini bisa sampai ke tingkat desa dan bisa menggunakan dana desa juga. Daripada dana desa dikorupsi atau dipakai untuk kepentingan pribadi, lebih baik digunakan untuk mendukung program ini," ucap Uchok.
Di antara kendala lain adalah mekanisme pendistribusian serta pengawasan keamanan pangan. Tim Pengawas Keamanan Pangan perlu dibentuk untuk memastikan bahwa program ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang maksimal, serta menjaga kualitas nutrisi makanan yang didistribusikan.
"Peran TNI dan Polri bisa dikolaborasikan. Karena bicara distribusi dan pengawasan, kedua institusi ini memiliki jaringan yang baik hingga tingkat RW, sehingga penerima manfaat gizi gratis ini tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan," lanjut Uchok.
Komitmen Polri dalam Mendukung Swasembada Pangan
Demi mendukung program MBG, Polri meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pejaten pada Senin, 17 Maret 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa SPPG Polri Pejaten ini juga menjadi salah satu bentuk percepatan dalam pemenuhan gizi anak melalui program Makan Gizi Gratis, dengan target 542 SPPG dan diharapkan dapat meningkat hingga lebih dari 1.000.
"Untuk tahap awal, kita melaksanakan 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 di tingkat Polda (prioritas). Tentu hal ini akan terus dikembangkan pada bulan Mei dan seterusnya. Kita juga menyiapkan hidroponik untuk mendukung suplai dalam memenuhi kebutuhan bahan baku," ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di tempat terpisah, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Pol. Ratno Kuncoro, mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pengamat keuangan publik di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan bergizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, pengamat keuangan publik yang juga merupakan Direktur Center for Budget Analysis berbagi pandangan mengenai berbagai isu terkait program MBG, mulai dari anggaran, infrastruktur, kualitas makanan, tata kelola, hingga sosialisasi program MBG.
Kuncoro menyampaikan bahwa hasil dari dialog ini akan ditindaklanjuti secara serius sebagai upaya peningkatan gizi anak-anak di Indonesia sesuai dengan arahan dan tujuan Presiden Prabowo.
"Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Selain itu, Polri juga berperan dalam memastikan stabilitas keamanan yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi," ujarnya.
Kuncoro menambahkan bahwa langkah tindak lanjut ini juga akan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada saat Sidang Paripurna Persiapan Idulfitri. Presiden menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga sembako, serta membantu optimalisasi program Makan Bergizi Gratis yang saat ini secara bertahap telah mencapai 2 juta penerima manfaat.
"Saat ini, jajaran kabinet bekerja dengan penuh dedikasi dan tidak terjebak dalam perbedaan kepentingan. Kritikan dari siapa pun terhadap kinerja pemerintah diterima dengan besar hati. Banyak sekali kebijakan dan terobosan Presiden Prabowo serta Kabinet Merah Putih yang pro-rakyat," lanjutnya.
Tugas Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri tidak hanya sebatas mengawal dan mengamankan program, tetapi juga meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui swasembada pangan. []
